Struktur Pemerintahan Desa di Sertai Tugas dan Fungsinya

Diposting pada

Di setiap desa pasti membutuhkan pemerintahan untuk mengurus dan menata setiap masalah yang berhubungan dengan desa itu sendiri. Struktur Pemerintahan Desa pastilah mempunyai tugas dan fungsionalnya yang telah diatur dalam undang-undang untuk  mengatur masyarakat pedesaan setempat demi mewujudakan desa yang mandiri. Misalnya, dapat mengembangkan potensi dan dapat mengelola dana di setiap wilayah masing-masing.

Struktur Pemerintahan Desa

Ada 5 komponen terpenting dalam Pemerintahan Desa, yang kinerjanya mempunyai fungsi dan tugas masing-masing dan saling mendukung satu sama lain.

Berikut, inilah Struktur Pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsinya masing-masing

1. Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas tersendiri beserta wewenangnya yang telah diatur dan tertera dalam Undang-undang no.6 Pasal 1 Ayat 3, yaitu pemerintahan desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dan pemberdayaan desa.

Tugas dan wewenang kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahanya adalah untuk memimpin, bekerja sama, dapat berkoordinasi dengan desa setempat dan masyarakatnya demi kepetingan bersama.

2. BPD (Badan Pemerintahan Desa)

BPD atau Badan Pemerintahan Desa adalah lembaga yang terdiri dari tokoh masyarakat yang dapat mewakili masyarakat setempat dalam menyalurkan aspirasi, menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat kepada kepala pemerintahan desa. Selain itu BPD bekerja sama dengan kepala desa dalam melaksanakan peraturan-peraturan dalam desa yang disepakati bersama, misalnya tentang dana desa tersebut. Juga BPD berperan dalam mengawasi kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa juga termasuk bagian yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya yang dipilih adalah yang memiliki status PNS. Karena bertugas dalam mengurus dan mengelola proses administrasi atau keuangan di kantor desa. Serta membantu menyiapkan laporan susunan peraturan desa, dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4. Para Pelaksana Teknis Desa

Dalam struktur pemerintahan desa, terdapat pula pelaksana teknis desa yang biasa di sebut kepala urusan atau disingkat dengan Kaur. Nah, kaur sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu:

  • Kaur Pembangunan (Kepala Urusan Pembangunan)

Peran Kaur pembangunan adalah bertugas membantu kepala desa untuk mengurus administrasi desa dalam pengembangan ekonomi desa dan layanan masyarakat. Yang fungsinya adalah dapat memberdayakan pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan desa, menganalisa perkembangan ekonomi masyarakat dalam mngelola tugas perbantuan.

  • Kaur Kesra (Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat)

Tugasnya adalah memabantu kepala desa dalam menyiapkan susunan progam keagamaan dan melakukan pelaksanaan progam sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Serta funngsi dari Kaur Kesra adalah pelaksanaan hasil dari program keagamaan, sosial, dan pemberdayaan kemasyarakatan.

  • Kaur Keu (Kepala Urusan Keuangan)

Biasanya melakukan tugas yang diberikan oleh sekretaris. Dan berfungsi membantu mengelola administrasi keuangan  dan sumber pendapatan dan menyusun laporan tentang keuangan desa.

  • Kaur Umum (Kepala Urusan Umum)

Fungsi dari Kaur Umum ini juga membantu sekretaris dalam mengurus dan mengelola arsip desa, administrasi umu, dan kekayaan yang dimiliki desa setempat. Dan bertugas sebagai penyedia, perbaikan, pemelihara peralatan kantor.

5. Para Pelaksana Kewilayahan

Struktur pemerintahan desa juga memiliki pelaksana kewilayahan, yang terdiri dari:

  • Kepala Dusun

Kepala dusun memiliki tugas untuk membantu kepala desa. Yang fungsinya adalah melaksanakan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa demi mensejahterakan masyarakat.

  • Administrasi Desa

Administrasi Desa adalah informasi penyelenggaraan buku admisnistrasi desa dalam pencatatan data dan kegiatan desa. Berikut jenis dan bentuknya terdapat beberapa bagian:

  1. Administrasi Umum. Berfungsi memberi informasi pencatatan data dan kegiatan pemerintahan desa.
  2. Administrasi Penduduk. Berfungsi memberi informasi pencatatan data penduduk dan mutasi penduduk.
  3. Administrasi Keuangan. Berfungsi memberi informasi pencataan pengelolaan keuangan desa.
  4. Administrasi Pembangunan. Berfungsi memberi informasi pembangunan desa yang akan atau telah diselenggarakan dan dilaksanakan.
  5. Administrasi Badan Permusyawarahan Desa. Berfungsi memberi informasi data yang berkaitan dengan BPD.

Struktur Pemerintahan Desa yang telah dijelaskan di atas adalah struktur yang dibentuk untuk ditugaskan serta difungsikan sesuai peraturan Undang-undang yang diatur untuk desa. Dan setiap elemen dalam struktur pemerintahan desa, diharapkan dapat melakukan dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan benar dan penuh tanggung jawab demi kepentingan bersama dalam membangun desa.